Pangkalpinang – Berdasarkan informasi dari narasumber terpercaya, diduga terjadi pemotongan dana perjalanan dinas bagi honorer dan ASN di Kantor Sekretariat DPRD Pangkalpinang sebesar Rp50.000. Informasi ini langsung menuai reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan. Senin (24/03/2025).
Sejumlah masyarakat menilai bahwa jika dugaan pemotongan ini benar, maka hal tersebut mencederai prinsip keadilan bagi pegawai yang seharusnya menerima hak mereka secara penuh. “Kalau benar ada pemotongan tanpa dasar yang jelas, tentu ini sangat merugikan pegawai. Mereka sudah bekerja, seharusnya mendapatkan haknya secara utuh,” ujar salah satu warga Pangkalpinang yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, beberapa pihak juga mempertanyakan ke mana dana hasil pemotongan tersebut dialihkan. “Apakah dana ini benar-benar dipertanggungjawabkan? Atau justru masuk ke kantong pribadi oknum tertentu?” tanya seorang aktivis yang peduli terhadap transparansi keuangan daerah.
Masyarakat pun berharap agar pihak terkait, baik dari DPRD Pangkalpinang maupun instansi pengawas keuangan daerah, segera melakukan investigasi terhadap dugaan pemotongan ini. “Jangan sampai praktik seperti ini dibiarkan. Harus ada kejelasan dan pertanggungjawaban,” tambah seorang warga lainnya.
Pendapat Ahli Mengenai Pemotongan Dana Perjalanan Dinas
Para ahli menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Menurut Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), pemangkasan anggaran perjalanan dinas harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan tidak mengorbankan kualitas serta kuantitas kegiatan pemerintah. Beliau menekankan bahwa reformasi birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa tunjangan dan insentif pegawai terkait langsung dengan kinerja mereka.
Sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/pemangkasan-anggaran-perjalanan-dinas-pakar-ugm-tidak-semua-sektor-harus-dipangkas/
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam penggunaan pola anggaran perjalanan dinas agar tidak menimbulkan kesan ganda dalam laporan keuangan. BPK menekankan bahwa penganggaran perjalanan dinas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh bukti otentik.
Sumber:
https://mataram.antaranews.com/berita/21400/bpk-ingatkan-penggunaan-pola-anggaran-perjalanan-dinas/
Hingga berita ini diturunkan, tim journal dalam upaya konfirmasi Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang terkait pertanyaan masyarakat mengenai transparansi anggaran ini. Tim Journal juga masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dan masyarakat berharap adanya transparansi serta tindakan tegas jika terbukti ada penyimpangan dalam pengelolaan dana perjalanan dinas pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Pangkalpinang.
(Tim Journal)
