Bangka, Sungailiat – Konflik antara nelayan dan penambang timah ilegal kembali memanas di Kabupaten Bangka, tepatnya di alur kapal nelayan 2 Sungailiat. Nampak sejumlah nelayan bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka mendatangi lokasi tambang timah ilegal yang menggunakan metode ponton apung rajuk tower. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan mediasi dan mencari solusi atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang tersebut. Selasa sore (21/01/2025).
Menurut laporan, tambang ilegal yang beroperasi di alur kapal nelayan ini telah menyebabkan pendangkalan muara sungai yang menjadi jalur utama bagi nelayan setempat untuk melaut. Hal ini menghambat aktivitas nelayan dan mengancam mata pencaharian mereka yang sangat bergantung pada laut.
Ketua HNSI Kabupaten Bangka menyampaikan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan telah dilaporkan ke berbagai pihak berwenang.
“Kami sudah mengirimkan surat resmi ke instansi terkait, termasuk Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk segera menertibkan aktivitas tambang ini. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan nyata,” ujar Ketua HNSI.
Dalam pertemuan di lokasi tambang, terjadi perdebatan sengit antara sejumlah nelayan dan HNSI dengan perwakilan penambang. Para penambang mengaku mereka hanya bekerja atas perintah seorang oknum yang dikenal dengan sebutan “Bang Jago”. Oknum ini disebut-sebut memberikan perlindungan kepada para penambang, sehingga mereka merasa aman meskipun aktivitas tambang mereka merugikan masyarakat sekitar.
Ketua HNSI menambahkan bahwa keberadaan oknum tersebut memperumit situasi. “Kami menduga ada campur tangan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan pribadi. Ini yang membuat masalah menjadi semakin sulit diselesaikan,” ujarnya.
Dampak Buruk Tambang Ilegal
Aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan para nelayan dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap lingkungan. Pendangkalan alur muara sungai membuat kapal-kapal nelayan sulit melintas, terutama saat air laut surut. Selain itu, limbah dari aktivitas tambang juga mencemari perairan, mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan nelayan.
Salah seorang nelayan, menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ini. “Sudah beberapa bulan terakhir kami kesulitan untuk melaut karena alur sungai semakin dangkal. Pendapatan kami menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Kalau begini terus, bagaimana nasib kami?” keluhnya.
Tuntutan Nelayan dan HNSI
Dalam mediasi tersebut, HNSI dan para nelayan mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak tegas menghentikan aktivitas tambang ilegal. Mereka berharap ada langkah konkret, seperti penertiban tambang dan pemberian sanksi hukum kepada para pelaku yang terlibat, termasuk oknum yang melindungi tambang tersebut.
“Harapan kami, pemerintah dan aparat keamanan segera turun tangan untuk menuntaskan masalah ini. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut karena dampaknya sangat besar, baik bagi masyarakat maupun lingkungan,” tegas Ketua HNSI.
Selain itu, HNSI mengusulkan agar ada pengawasan ketat di wilayah alur kapal nelayan untuk mencegah tambang ilegal kembali beroperasi. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan bantuan kepada para nelayan yang terdampak, seperti pengerukan alur sungai yang sudah dangkal dan dukungan ekonomi untuk membantu mereka bangkit.
Langkah Selanjutnya
Masyarakat nelayan dan HNSI Kabupaten Bangka berharap agar pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait dapat bersinergi menyelesaikan persoalan tambang ilegal ini. Mereka juga meminta masyarakat untuk bersatu melawan aktivitas ilegal yang merugikan kepentingan umum.
“Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan semakin meluas. Kami ingin solusi yang adil dan damai, tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut,” pungkas Ketua HNSI.
Permasalahan tambang ilegal di alur kapal nelayan 2 Sungailiat menjadi ujian bagi pihak-pihak terkait untuk menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi masyarakat, lingkungan, dan masa depan wilayah Bangka Belitung. Semua pihak kini menunggu langkah konkret untuk mengakhiri persoalan ini demi kesejahteraan masyarakat nelayan.
(TIM JOURNAL)
